Batu Bara, 07 Mei 2026 – Kegiatan Musyawarah Petani dengan Instansi Terkait dilaksanakan pada hari Kamis (07/05) sekitar pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Batu Bara Desa Tanjung Mulya Kecamatan Air Putih. Pertemuan ini bertujuan membahas masalah jadwal pola tanam padi yang terganggu akibat kurangnya pasokan air di irigasi, dengan menghadirkan perwakilan dari berbagai instansi dan sebanyak 50 petani terdampak dari Kecamatan Air Putih, Sei Suka, dan Medang Deras.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasat Intelkam AKP Tukkar L. Simamora, SH, MH; Kapolsek Air Putih AKP Rahmad R. Hutagaol, SH, MH; Kasi Pembangunan UPT Sumber Daya Air Sungai Bah Bolon Sadikan; Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Sumut Amir Panjaitan; Plt. Kadis Pertanian dan Perkebunan Batu Bara Hendra Kumara, SP; Kepala Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Air Putih Junita Sitompul, SP; serta Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GPPPA) Rusman Nainggolan.
Setelah pembukaan oleh protokol, Plt. Kadis Pertanian dan Perkebunan Hendra Kumara menyampaikan bahwa keluhan petani terkait irigasi telah disampaikan ke pihak BBWS dan Dinas Pertanian Provinsi Sumut. Ia juga menyebutkan bahwa proposal terkait permasalahan ini telah diajukan langsung ke Menteri Pertanian melalui pejabat terkait. Selanjutnya, perwakilan BBWS Amir Panjaitan menyatakan bahwa keluhan telah diterima dan meminta waktu tiga hari untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait pencarian solusi anggaran. Sekitar pukul 10.00 WIB, sebagian petani meninggalkan lokasi dan mewakilkan beberapa orang untuk melanjutkan musyawarah.
Pada sesi lanjutan sekitar pukul 10.45 WIB, Kasi Pembangunan UPT Sumber Daya Air Sungai Bah Bolon Sadikan menyampaikan bahwa irigasi yang menjadi permasalahan akan segera dilakukan normalisasi. Sebelumnya, ia telah melakukan pengecekan langsung di lapangan terhadap tiga bendungan yang terkait dan akan berusaha untuk mempercepat pelaksanaannya. Para petani kemudian menyampaikan bahwa upaya sebelumnya bekerja sama dengan PT. Inalum dan Dinas PUPR untuk membuat geobag sebagai penahan air belum maksimal dan menyebabkan banyak petani gagal panen. Mereka mengusulkan solusi alternatif berupa normalisasi sungai sepanjang 200 meter menggunakan geobag dengan biaya perkiraan Rp29 juta, namun mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan.
Perwakilan BBWS menyatakan bahwa pihaknya memiliki alat berat namun tidak memiliki anggaran untuk bahan bakar, sehingga akan melaporkan hal ini kepada pimpinan untuk mendapatkan dukungan. Plt. Kadis Pertanian menegaskan bahwa permasalahan ini akan disampaikan kepada Bupati Batu Bara untuk segera dicarikan solusi. Kasat Intelkam AKP Tukkar L. Simamora juga menyampaikan bahwa pengambilan pasir untuk normalisasi sungai yang bertujuan untuk kepentingan rakyat banyak tidak akan dianggap pelanggaran hukum, asalkan ada kebijakan dari Bupati dan akan diawasi oleh kepolisian.
Sebagai kesimpulan, para petani akan membuat surat tertulis untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi Sumut. Pihak UPT Sumber Daya Air, BBWS, dan Kadis Pertanian akan melaporkan masalah ini kepada Bupati Batu Bara. Normalisasi bendungan telah dianggarkan oleh provinsi namun pelaksanaannya belum dapat dipastikan waktu. BBWS akan mengajukan permintaan pinjam pakai alat berat beserta bahan bakar, dan Kadis Pertanian akan memberitahukan hasil tindak lanjut kepada petani dalam waktu tiga hari kedepan. Kegiatan selesai sekitar pukul 12.00 WIB dengan situasi aman dan kondusif.
Sumber Humas Polres Batu Bara
